Memasuki awal tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang melalui Seksi Komunikasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat kepada 46 Perangkat Daerah dan 1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Semarang.
Acara diadakan di Gedung Dharma Setya, Komplek Perkantoran Bupati Semarang pada Senin, 7 Februari 2023. Tujuan acara ini untuk mengevaluasi dan me-refresh ingatan setiap pengelola layanan aduan agar setiap Perangkat Daerah bisa memberi layanan lebih baik kedepannya
Hadir sebagai narasumber, dari staf Pranata Humas Suprati, S.Sos menyampaikan mekanisme pengaduan layanan dengan menggunakan aplikasi SP4N Lapor. Ia juga memberikan sejumlah saran terkait laporan/disposisi aduan layanan yang harus segera diteruskan ke SKPD terkait. “Jadi nanti sesegera mungkin disposisikan jika ada laporan yang masuk, agar tanggapan juga diberikan secepat mungkin, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapat respon aduan”, ujarnya.
Materi selanjutnya datang dari Khairul Aulia, M.Eng selaku Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Diskominfo Kabupaten Semarang yang menyampaikan materi mekanisme aduan dari aplikasi Lapor Gubernur dan Lapor Bupati serta kaitannya dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seperti yang diketahui bersama, saat ini Kabupaten Semarang sedang berupaya menuju transformasi digital di bidang pemerintahan yang indeks pencapaiannya dipantau melalui kefektifan implementasi SPBE.
Membuka kegiatan tersebut, Bapak Bonar Afrianto, SH selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mewakili sambutan dari Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Ibu Wiwin Sulistyowati, ST, MM. Acara ini diselenggarakan agar setiap Perangkat Daerah dan perwakilan kecamatan di Kabupaten Semarang yang hadir, dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Dengan pengelolaan aduan pelayanan yang baik, maka pemerintah berwenang bisa memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*/Yuli)