Diskominfo – Ungaran : Guna meningkatkan kompetensi penyusunan daftar informasi yang dikecualikan (DIK), Dinas Kominfo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi perangkat daerah. Acara dibuka oleh pelaksana tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Suharnoto mewakili Bupati Semarang H Ngesti Nugraha di Command Center Sekretariat Daerah komplek Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (18/6/2026) pagi.
Bupati Semarang menegaskan daftar informasi dikecualikan bukan bertujuan membatasi masyarakat mengakses data publik. Namun memberikan kepastian mutu pelayanan publik. “Sekaligus melindungi informasi yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati dalam sambutan tertulis dibacakan Suharnoto.
Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID Pelaksana bertema “Penguatan Tata Kelola Informasi dengan Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan” itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi. Dikatakan,pengklasifikasian informasi yang dikecualikan harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Pembukaan informasi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan kepentingan yang dilindungi undang-undang.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami tata cara penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Termasuk jenis-jenis informasi yang wajib dirahasiakan. Seperti dokumen mengenai rahasia dagang yang apabila dibuka akan menimbulkan kerugian dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Dengan pemahaman tersebut, pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel. Serta mampu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik dalam melindungi informasi yang bersifat rahasia.
Bimtek juga menghadirkan Pranata Humas Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Agustina Tuti Nugraheni.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Petrus Triyono saat laporan menegaskan inovasi terus dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik. (*/Mel/ed/Foto : Shafa)
