Ungaran — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menggelar rapat koordinasi lanjutan penataan infrastruktur pasif di Ruang Rapat Setda Kabupaten Semarang, Selasa (28/7/2026). Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Rudi Susanto, M.M. dan melibatkan Badan Keuangan Daerah (BKUD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan (DISHUB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Wilayah Jawa Tengah, perwakilan manajer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Salatiga dan perwakilan dari PT Telkom Indonesia Regional IV Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam arahannya, Rudi menegaskan tiga instruksi utama kepada seluruh pihak terkait: memindahkan seluruh kabel udara ke fasilitas ducting bawah tanah sebelum 20 Agustus 2026, menyepakati skema tiang penyangga selama masa transisi, serta memperketat pengawasan agar tidak ada penambahan tiang baru secara liar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Apjatel Korwil Jateng, Agus Surawan Sugito, menyatakan kesiapannya dan mengungkapkan bahwa sejumlah operator seperti Moratel dan iForte telah mulai menurunkan kabel secara mandiri. Sementara itu, pihak PT PLN menyatakan dukungan penuh terhadap aspek keamanan dan estetika kota, dengan catatan penataan jaringan listrik tetap memperhitungkan spesifikasi khusus jalur bawah tanah.
Rudi mengingatkan agar pengerjaan penataan di jalur protokol Ambarawa mengutamakan penerapan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta manajemen lalu lintas yang ketat. “Proses penataan kabel ini jangan sampai mengganggu aktivitas ekonomi warga, memicu kemacetan parah, maupun menimbulkan kecelakaan,” tegasnya. (/RTH)*
