UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang terus mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menolak serta melaporkan segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bentuk gratifikasi dapat berupa uang, hadiah, bingkisan, fasilitas, hiburan, tiket perjalanan, hingga janji atau pemberian lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tertentu.
Praktik gratifikasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain memicu terjadinya tindak korupsi, menurunkan integritas aparatur, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, budaya antigratifikasi perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat maupun ASN yang mengetahui atau menerima gratifikasi dapat melaporkannya melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang. Pelaporan gratifikasi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan kepada masyarakat.
Informasi dan layanan pelaporan gratifikasi dapat diakses melalui website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang di itkab.semarangkab.go.id, email itkabsemarang@gmail.com, atau melalui layanan telepon dan WhatsApp di nomor 085700464414.
Dengan semangat integritas dan pelayanan prima, Pemerintah Kabupaten Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak gratifikasi dan mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih serta melayani.
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang / Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Semarang.
